JAKARTA, iDoPress - Komisi III DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Polri sebesar Rp 66,1 triliun untuk tahun anggaran 2027.

Dukungan itu antara lain didasarkan pada kebutuhan mengantisipasi peningkatan eskalasi situasi keamanan menjelang Pemilu 2029.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI-P Safaruddin mengatakan, penguatan sarana dan prasarana Polri perlu dilakukan untuk menghadapi berbagai tantangan keamanan di masa mendatang.

Menurut dia, salah satu kebutuhan yang perlu diperkuat ialah alat material khusus (almatsus) dan kendaraan taktis (rantis) Polri.

"Eskalasi akan meningkat terus sampai Pemilu 2029. Saya kira ini alat-alat kelengkapan Polri betul-betul secara lengkap," ujar Safaruddin dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama Polri dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Safaruddin meminta peralatan Polri dilengkapi agar personel yang bertugas di lapangan tidak menjadi korban akibat keterbatasan sarana pendukung.

"Jangan sampai anggota kita jadi korban di lapangan karena ada peralatan yang tidak dilengkapi gitu Pak ya," kata dia.

Selain almatsus, Safaruddin juga mendorong pengadaan kamera pengawas (CCTV) dan body camera bagi personel Polri.

Menurut dia, perangkat tersebut penting untuk mendukung implementasi ketentuan baru dalam KUHAP sekaligus mencegah polemik saat petugas menjalankan tugas di lapangan.

"Jadi ketika dia melakukan penangkapan, juga harus anggota kita dilengkapi body cam supaya tidak ada lagi pertengkaran, ada tindak kekerasan atau tidak, tinggal kita memutar kembali yang sudah direkam itu Pak," jelas Safaruddin.

Dukungan terhadap penguatan sarana Polri juga disampaikan anggota Komisi III DPR RI Fraksi Golkar Rikwanto.

Dia menilai arah kebijakan anggaran Polri perlu disesuaikan dengan tantangan yang akan dihadapi, termasuk potensi berlanjutnya aksi unjuk rasa hingga menjelang Pemilu 2029.

"Kemudian menghadapi unjuk rasa, ini fenomena ini sepertinya akan berlanjut menurut perkiraan," ujar Rikwanto.

Menurut dia, Polri perlu memperkuat berbagai peralatan pendukung, mulai dari kamera tubuh, kamera kendaraan, drone, hingga perlengkapan pengendalian massa yang sesuai dengan standar hak asasi manusia.

"Jadi saya berharap ke depan untuk anggaran 2027 arahkan ke arah situ supaya sinergis antara tugas Polri yang terapan di lapangan dengan penegakan HAM dan hak-hak yang lainnya bersamaan berjalan," kata dia.