JAKARTA, iDoPress - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menjelaskan alasan di balik rotasi 11 pejabat tinggi pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Asep Kuswanto.

Pramono menyebut, perombakan jabatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi agar kinerja pemerintahan bisa berjalan lebih optimal.

“Alasan yang utama adalah untuk peremajaan, untuk supaya kerjanya menjadi lebih baik,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Kamis (16/4/2026).

Saat ditanya apakah pergantian 11 pejabat terkait masalah tumpukan sampah dan manipulasi laporan JAKI, Pramono mengatakan hanya untuk peremajaan jabatan.

Selain alasan tersebut, Pramono juga berkelakar pergantian pejabat ini diharapkan membuat para pejabat lebih mudah dihubungi oleh awak media.

Ia bahkan secara khusus meminta agar para pejabat yang baru dilantik dapat bersikap terbuka kepada wartawan.

“Yang utama supaya gampang dihubungi wartawan. Karena ini Kepala Dinas yang ini saya minta untuk terbuka bagi media,” lanjut Pramono.

Sebelumnya, Pramono melantik 11 pejabat tinggi pratama agar tidak terjadi kekosongan jabatan maupun penunjukan pelaksana tugas (PLT).

“Perlu kami sampaikan supaya tidak salah tafsir, dalam pelantikan ini ada 11 yang dilantik,” ucap Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (15/4/2026).

Pramono menjelaskan, seluruh proses pelantikan telah melalui mekanisme yang sesuai ketentuan.

Ia menyebut terdapat beberapa dasar administratif yang menjadi landasan, di antaranya rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) tertanggal 10 April terkait mutasi dan promosi berbasis manajemen talenta.

Selain itu, terdapat surat dari Ketua DPRD DKI Jakarta yang berkaitan dengan proses fit and proper test untuk jabatan Wali Kota Jakarta Selatan.

Dasar lainnya adalah Keputusan Gubernur Nomor 385 hingga 388 Tahun 2026 tertanggal 14 April 2026 tentang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Tinggi Pratama eselon II.

Pramono memastikan pengangkatan tidak berlaku serentak bagi seluruh pejabat.

Tiga pejabat langsung efektif mulai hari pelantikan, sementara empat orang berlaku per 1 Juni, tiga orang per 1 Agustus, dan satu orang masih menunggu SK untuk jabatan fungsional utama.

Menurutnya, kebijakan ini diambil agar tidak terjadi kekosongan jabatan maupun penunjukan PLT dalam waktu singkat.

“Supaya tidak ada PLT dan supaya tidak ada ruang yang memang waktunya pendek, lebih baik kita lakukan secara bersama-sama,” ujarnya.

Ia menambahkan, proses penetapan nama-nama pejabat dilakukan melalui diskusi antara Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah dengan memanfaatkan sistem manajemen talenta ASN.

Adapun 11 daftar pejabat yang dilantik sebagai berikut:

Syafrin Liputo sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan (jabatan sebelumnya Kepala Dinas Perhubungan).

Budi Awaluddin sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta (Jabatan sebelumnya Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik).

Marulina Dewi Mutiara sebagai Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. (Jabatan sebelumnya Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda DKI)

Dudi Gardesi Asikin sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (jabatan sebelumnya Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup).

Marulitua sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta (jabatan sebelumnya Wakil Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI).

Tona Hutauruk sebagai Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta (jabatan sebelumnya Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Centre (JIC) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP DKI).

Purwanti Suryandari sebagai Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta (jabatan sebelumnya Kepala Sudin Sumber Daya Air Jakarta Barat).

Asep Kuswanto sebagai Asisten Deputi Gubernur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bidang tata ruang (jabatan sebelumnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup)

Ali Murtadho sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Barat (jabatan sebelumnya Wakil Wali Kota Jakarta Selatan).

Firmanuddin sebagai Wakil Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan (Jabatan sebelumnya Sekretaris Kota Administasi Jakarta Barat).

Imron sebagai Sekretaris Kota Sekko Administrasi Jakarta Barat(jabatan sebelumnya Asisten Perekonomian dan Pembangunan Jakarta Barat).

iDoPress berkomitmen memberikan fakta jernih, tepercaya, dan berimbang. Dukung keberlanjutan jurnalisme jernih dan nikmati kenyamanan baca tanpa iklan melalui Membership. Gabung iDoPress Plus sekarang